Article

REFLEKSI  PERSAMAAN HAK WARGA NEGARA
Artikel: WARTA INTI Majah Indonesia Tionghoa, ed. Maret 2015
Oleh: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Oval: “Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam negara.”

Di usia negara kita yang hampir tujuh puluh tahun, tampaknya kita masih sangat perlu melakukan refleksi tentang kehadiran kita sebagai warga negara. Karena dalam situasi tertentu, kita (golongan yang sering disebut minoritas) masih kerap merasakan  tidak memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Penyebab intenal, antara lain keengganan kita untuk melakukan berbagai hal secara proaktif, minder, takut sendiri di satu sisi dan rasa tidak perduli, egois dengan mencari keuntungan sendiri di sisi lain. Penyebab eksternal juga tidak kalah dahsyatnya, yang digerakkan paham primordial dan menomorduakan kebangsaan.

Sisi Hukum
Sangat tegas diatur dalam UUD 1945, bahwa  “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Ketentuan ini tidak sedikit pun bergeser dengan empat kali amandemen terhadap UUD 1945 tersebut.
Sebelum adanya perubahan UUD 1945, khusus untuk Presiden dipersyaratkan harus Indonesia asli. Tetapi ketentuan itu sudah dihapus  dan diganti dengan ketentuan bahwa “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 setelah Amandamen.
Apa makna kedua ketentuan dalam kontitusi negara tersebut? Bahwa secara konstitusional Indonesia sebetulnya sudah selesai dengan persoalan suku, agama, dan ras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam. Setiap warga negara memilik hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam negara. Bahkan untuk menjadi presiden, asalkan sejak kelahirannya sudah menjadi WNI dan tidak pernah berubah kewarganegaraan, setiap warga negara berhak dicalonkan dan dipilih tanpa dipersoalkan suku, agama, dan rasnya.

Masih Persoalan
Sampai sekarang ternyata masih sering dipersoalkan kalau ada kepala daerah yang beretnis tertentu atau beragama tertentu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok adalah contoh kasus yang paling nyata dan sangat tersiar. Dia, sejak pencalonannya sebagai Wakil Gubernur sampai kemudian menjadi Gubernur dipersoalkan oleh pihak tertentu karena dua hal: etnisnya Tionghoa dan agamanya Kristen.
Lalu pertanyaan, dimana energi  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 itu? Kalau ketentuan konstitusi saja tidak dituruti orang-orang, bagamana berharap mereka taat pada peraturan yang lebih rendah? Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika suatu saat ada yang seperti Ahok atau Ahok sendiri menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Begitu kerasnya penolakan terhadap Ahok, yang kalau dia tidak kuat dan bukan penganut politik “garis lurus” pasti sudah tumbang sejak beberapa bulan lalu. Oleh sebab itu, terlepas dari Ahok kelak akan dinobatkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sukses, tetapi saat ini Ahok sudah pantas dicatat sebagai “pejuang besar di bidang persamaan hak warga negara di bidang hukum dan pemerintahan”.
Kiprah Ahok juga harus dicatat telah menoreh pembelajaran yang sangat berharga. Bagi orang atau kelompok yang merasa lebih berhak di negara ini, Ahok menegaskan bahwa pendiri negara ini telah sepakat bahwa negara Indonesia merdeka yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang tidak membeda-bedakan warga negara karena suku, agama, dan ras. Kesepakatan itu akan terus berlaku sepanjang negara ini masih berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, bagi orang dari suku, agama, dan ras tertentu,  Ahok menegaskan, jangan terkungkung terus menerus dalam perasaan minoritas, sehingga tidak percaya diri untuk tampil sebagai pemimpin. Yang penting, harus berkualitas, bersih, jujur, dan selesai dengan kepentingan pribadi.

Menghayati Sejarah
Tugas penting pemimpin negara adalah menjalankan amanat konstitusi negara. Konstitusi negara kita sudah mengamanatkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika pemimpin negara dan pemerintahan agar konsisten menjalankan amanat konstitusi tersebut yang tidak lain merupakan kesepakatan dari para pendiri negara.
Masalahnya, primordialisme masih subur di Indonesia. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia masih banyak orang yang belum sepenuhnya sadar akan makna konstitusi itu, apalagi menghayati makna sejarah mengapa muncul kesepakatan pendiri negara (yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945) tentang konsep negara persatuan dan kesatuan itu.
Di sini tugas pemerintah, menyadarkan seluruh rakyat atas makna konstitusi serta meningkatkan penghayatan makna sejarah pendirian negara Republik Indonesia melalui berbagai cara, tetapi terutama melalui saluran pendidikan.
Mungkin banyak orang yang tidak tahu, mengapa dulu misalnya tujuh kata dari Piagam Jakarta dihapus, yakni kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluknya” sehingga sila petama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja? Itu adalah hasil kesepakatan Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  yang di dalamnya ada Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Kalau tujuh kata itu tetap dipertahankan sebagai bagian Dasar Negara, maka akan ada kelompok masyarakat yang menyatakan keluar dari negara yang hendak didirikan.
Mungkin sebagian orang Indonesia yang masih getol membedakan pribumi dan non pribumi, yang menganggap orang Tionghoa tidak pantas jadi pemimpin negara tidak tahu bahwa 5 orang dari 79 orang anggota BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah etnis Tionghoa, yaitu: Liem Koen Hian;  Oey Tiang Tjoei; Oey Tiong Houw;  Mr. Tan Eng Hoa; dan Drs. Yap Tjwan Bing.

Sangat banyak butir-butir sejarah, yang andaikan dipelajari dan dihayati setiap orang besar kemungkinan  dapat membuat  mereka menerima secara iklas pluralisme Indonesia sebagai kenyataan dan bangga bahwa biarpun berbeda-beda, tetapi Indonesia tetap satu.

UPAYA MERUBAH PARADIGMA GELAP MENJADI TERANG
Artikel: WARTA INTI Majah Indonesia Tionghoa, ed. April 2015
Oleh: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Di usia negara kita yang hampir tujuh puluh tahun, tampaknya kita masih sangat perlu melakukan refleksi tentang kehadiran kita sebagai warga negara. Karena dalam situasi tertentu, kita (golongan yang sering disebut minoritas) masih kerap merasakan  tidak memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Penyebab intenal, antara lain keengganan kita untuk melakukan berbagai hal secara proaktif, minder, takut sendiri di satu sisi dan rasa tidak perduli, egois dengan mencari keuntungan sendiri di sisi lain. Penyebab eksternal juga tidak kalah dahsyatnya, yang digerakkan paham primordial dan menomorduakan kebangsaan.

Sisi Hukum
Sangat tegas diatur dalam UUD 1945, bahwa  “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Ketentuan ini tidak sedikit pun bergeser dengan empat kali amandemen terhadap UUD 1945 tersebut.
Sebelum adanya perubahan UUD 1945, khusus untuk Presiden dipersyaratkan harus Indonesia asli. Tetapi ketentuan itu sudah dihapus  dan diganti dengan ketentuan bahwa “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 setelah Amandamen.
Apa makna kedua ketentuan dalam kontitusi negara tersebut? Bahwa secara konstitusional Indonesia sebetulnya sudah selesai dengan persoalan suku, agama, dan ras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam. Setiap warga negara memilik hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam negara. Bahkan untuk menjadi presiden, asalkan sejak kelahirannya sudah menjadi WNI dan tidak pernah berubah kewarganegaraan, setiap warga negara berhak dicalonkan dan dipilih tanpa dipersoalkan suku, agama, dan rasnya.

Masih Persoalan
Sampai sekarang ternyata masih sering dipersoalkan kalau ada kepala daerah yang beretnis tertentu atau beragama tertentu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok adalah contoh kasus yang paling nyata dan sangat tersiar. Dia, sejak pencalonannya sebagai Wakil Gubernur sampai kemudian menjadi Gubernur dipersoalkan oleh pihak tertentu karena dua hal: etnisnya Tionghoa dan agamanya Kristen.
Lalu pertanyaan, dimana energi  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 itu? Kalau ketentuan konstitusi saja tidak dituruti orang-orang, bagamana berharap mereka taat pada peraturan yang lebih rendah? Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika suatu saat ada yang seperti Ahok atau Ahok sendiri menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Begitu kerasnya penolakan terhadap Ahok, yang kalau dia tidak kuat dan bukan penganut politik “garis lurus” pasti sudah tumbang sejak beberapa bulan lalu. Oleh sebab itu, terlepas dari Ahok kelak akan dinobatkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sukses, tetapi saat ini Ahok sudah pantas dicatat sebagai “pejuang besar di bidang persamaan hak warga negara di bidang hukum dan pemerintahan”.
Kiprah Ahok juga harus dicatat telah menoreh pembelajaran yang sangat berharga. Bagi orang atau kelompok yang merasa lebih berhak di negara ini, Ahok menegaskan bahwa pendiri negara ini telah sepakat bahwa negara Indonesia merdeka yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang tidak membeda-bedakan warga negara karena suku, agama, dan ras. Kesepakatan itu akan terus berlaku sepanjang negara ini masih berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, bagi orang dari suku, agama, dan ras tertentu,  Ahok menegaskan, jangan terkungkung terus menerus dalam perasaan minoritas, sehingga tidak percaya diri untuk tampil sebagai pemimpin. Yang penting, harus berkualitas, bersih, jujur, dan selesai dengan kepentingan pribadi.

Menghayati Sejarah
Tugas penting pemimpin negara adalah menjalankan amanat konstitusi negara. Konstitusi negara kita sudah mengamanatkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika pemimpin negara dan pemerintahan agar konsisten menjalankan amanat konstitusi tersebut yang tidak lain merupakan kesepakatan dari para pendiri negara.
Masalahnya, primordialisme masih subur di Indonesia. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia masih banyak orang yang belum sepenuhnya sadar akan makna konstitusi itu, apalagi menghayati makna sejarah mengapa muncul kesepakatan pendiri negara (yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945) tentang konsep negara persatuan dan kesatuan itu.
Di sini tugas pemerintah, menyadarkan seluruh rakyat atas makna konstitusi serta meningkatkan penghayatan makna sejarah pendirian negara Republik Indonesia melalui berbagai cara, tetapi terutama melalui saluran pendidikan.
Mungkin banyak orang yang tidak tahu, mengapa dulu misalnya tujuh kata dari Piagam Jakarta dihapus, yakni kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluknya” sehingga sila petama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja? Itu adalah hasil kesepakatan Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  yang di dalamnya ada Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Kalau tujuh kata itu tetap dipertahankan sebagai bagian Dasar Negara, maka akan ada kelompok masyarakat yang menyatakan keluar dari negara yang hendak didirikan.
Mungkin sebagian orang Indonesia yang masih getol membedakan pribumi dan non pribumi, yang menganggap orang Tionghoa tidak pantas jadi pemimpin negara tidak tahu bahwa 5 orang dari 79 orang anggota BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah etnis Tionghoa, yaitu: Liem Koen Hian;  Oey Tiang Tjoei; Oey Tiong Houw;  Mr. Tan Eng Hoa; dan Drs. Yap Tjwan Bing.

Sangat banyak butir-butir sejarah, yang andaikan dipelajari dan dihayati setiap orang besar kemungkinan  dapat membuat  mereka menerima secara iklas pluralisme Indonesia sebagai kenyataan dan bangga bahwa biarpun berbeda-beda, tetapi Indonesia tetap satu.