-
PERSEKUTUAN BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS
PERSEKUTUAN BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS didirikan oleh Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H. pada tahun 2000. Sebagai Kantor yang menyediakan jasa hukum, kami dipercaya berbagai Klien untuk menangani perkara baik di dalam maupun di luar Pengadilan seperti perkara pidana, perdata umum dan perdata khusus yakni perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.
Sebagai Kurator dan Pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga, kami juga telah menangani dan menyelesaikan berbagai perkara PKPU dan Kepailitan dengan beragam tingkat kompleksitas.
Kami juga berpengalaman mewakili Kreditor seperti Bank dalam penanganan proses PKPU dan Kepailitan sehingga Kreditor mendapatkan penyelesaian yang terbaik dari perkara tersebut. Kami sebagai kuasa hukum Debitor dalam perkara PKPU telah berhasil Menyusun Proposal Perdamaian bersama Debitor yang disetujui bersama dalam Rapat Kreditor sehingga tercapai perdamaian dan disahkan/homologasi oleh Pengadilan. -
Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. (Founder/ Managing Partner)
Advokat, Kurator dan Pengurus, Dosen serta Konsultan Kekayaan Intelektual. Pendidikan terakhir ditempuh pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tahun 2011. Berpengalaman menangani berbagai perkara khususnya Kepailitan dan PKPU serta aktif sebagai Pengajar Kepailitan dan Pengurus Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI).
We are Experienced
PERKARA PIDANA
PKPU
KEPAILITAN
Karir Ahli
-
2000
Established
Mendirikan Kantor Bernard Nainggolan & Partners, tahun 2000.
-
2009
Office Founded
Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia cabang Bekasi,
-
2010
Big Restructuring..
Ketua Umum IKAPI tahun 2010, saat ini aktif sebagai Pengurus IKAPI sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Hubungan Antar Lembaga, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Internasional.
-
2011
We Have Opened Two Offices
Ketua Lembaga Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual Jakarta
-
2016
Our First Government Deal
Direktur Pelatihan Konsultan Kekayaan Intelektual kerjasama Dirjen KI Kemenkumham RI dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, tahun 2016.